Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Akhmad Taufiqurrachman, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas yang merupakan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Jumat (27/7/2026).
Akhmad menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan. Hal ini merupakanupaya memperkuat nilai-nilai integritas di lingkungan Pemerintah Daerah melalui peran keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter aparatur.
“Isu integritas bukan sekadar pemenuhan formalitas, tetapi menjadi prioritas yang harus dijalankan secara konsisten, mulai dari jajaran pimpinan hingga seluruh aparatur. Melalui bimbingan teknis ini, kami semakin menyadari bahwa penguatan integritas harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai pondasi utama,” ujar Akhmad.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya menjaga integritas, memperkuat dukungan keluarga, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi yang dapat mengancam diri maupun keluarga. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai teladan integritas di tingkat nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan bahwa keluarga merupakan benteng pertama sekaligus pertahanan terakhir dalam menghadapi berbagai godaan dan penyimpangan. Ia menegaskan bahwa sekuat apa pun sistem pengawasan yang dibangun oleh sebuah institusi, pertahanan paling kokoh tetap lahir dari rumah tangga yang menjunjung tinggi kejujuran dan saling menguatkan.
Akhmad menilai pesan yang disampaikan KPK menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara bahwa keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada komitmen pribadi yang didukung oleh keluarga.
“Kami berharap nilai-nilai yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah. Dengan demikian, budaya integritas akan semakin kuat dan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Barat,” pungkasnya.
Penulis: Humas Adpim Jabar
