Profil PPID

 

 

 

PROFIL PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di suatu badan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dari Badan Publik.

Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diselenggarakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:
   PPID berperan dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, PPID juga melaksanakan pelayanan informasi melalui mekanisme Permohonan Informasi Publik dan pengajuan Keberatan Informasi Publik.
   

2. Tujuan:

   • Pengelolaan Informasi Publik untuk menghasilkan Layanan Informasi Publik yang berkualitas

   • Optimalisasi dan Kolaborasi untuk inovasi Layanan Informasi Publik

   • Menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang Informatif.

 

 

VISI DAN MISI PPID

 

VISI

"Mewujudkan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang terbuka dan informatif"

 

MISI

1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

2. Membangun koordinasi yang kolaboratif dengan berbagai stakeholder

3. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang inovatif

 

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PPID DAN PPID PELAKSANA

 

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;

3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

 

 

DASAR HUKUM PPID

 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah DaerahKeputusan Gubernur Nomor: 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

11. Keputusan Gubernur Nomor: 369/HK.02/Diskominfo  Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

12. SK Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.439-Um/2025 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

 

 

 

 

SK Tim PPID Sekretariat Daerah

 

 

 

STATISTIK LAYANAN

 

Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024:  NIHIL

Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025:  NIHIL